Demo Pati mengguncang pusat kota pada pertengahan Agustus 2025. Aksi yang berawal dari penolakan kebijakan PBB-P2 berkembang menjadi gelombang protes yang menyentuh isu kepercayaan publik terhadap tata kelola daerah. Artikel ini merangkum kronologi, pemicu, tuntutan, respons pemerintah, serta dampak sosial-ekonominya.
Ringkasnya
- Pemicu utama: kebijakan penyesuaian PBB-P2 (dikaitkan dengan pembaruan NJOP) yang semula disebut naik signifikan, lalu dibatalkan, namun memantik kekecewaan yang sudah menumpuk.
- Lokasi & skala: pusat keramaian di sekitar Alun-alun Pati, dengan partisipasi warga lintas kelompok.
- Situasi lapangan: aksi sebagian besar damai, namun memanas saat pertemuan dengan pejabat daerah; terjadi pelemparan benda, pembubaran massa, dan kerusakan fasilitas.
- Inti tuntutan: pembatalan kebijakan bermasalah, tuntutan mundur Bupati Pati, transparansi anggaran, dan evaluasi program prioritas daerah.
- Langkah politik: DPRD Pati menginisiasi pengawasan intensif, termasuk pembentukan Pansus hak angket untuk menyelidiki kebijakan dan dugaan penyimpangan.
Latar Belakang: Kenapa Kebijakan PBB-P2 Memantik Aksi?
Kebijakan PBB-P2 di Pati dijelaskan sebagai penyesuaian setelah lama tidak diperbarui. Di lapangan, warga menilai kenaikannya terlalu tinggi dan tiba-tiba, terlebih banyak yang belum mendapat sosialisasi memadai. Walau kemudian ada pembatalan/peninjauan ulang, rasa frustrasi tetap meluas karena publik menilai komunikasi kebijakan buruk dan tidak empatik pada kondisi ekonomi lokal.
Poin yang sering disebut warga:
- Transparansi perhitungan NJOP yang menjadi basis PBB-P2.
- Dampak ke UMKM, pedagang pasar, serta rumah tangga berpendapatan tetap.
- Konsistensi dan akuntabilitas pemerintah pada program belanja daerah yang dianggap kurang prioritas.
Kronologi Demo Pati: Dari Seruan Aksi hingga Memanas di Alun-alun
Seruan aksi menyebar melalui pesan berantai dan media sosial. Pagi hingga siang, massa mulai memadati akses menuju Alun-alun Pati. Logistik swadaya, posko medis relawan, dan orator lapangan mengatur ritme aksi.
Ketegangan meningkat saat pertemuan perwakilan massa dengan unsur pemerintah tidak memuaskan. Di titik puncak, terjadi pelemparan benda ke arah panggung/rombongan pejabat; aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Sejumlah fasilitas mengalami kerusakan, termasuk kendaraan dinas. Data korban luka yang beredar bervariasi (dominan rawat jalan), sementara beberapa orang diamankan untuk dimintai keterangan terkait dugaan provokasi.
Catatan: Angka detail korban dan jumlah terduga pelaku bisa berbeda antar instansi. Gunakan rilis terakhir dari Dinkes/Polres/DPRD untuk pembaruan angka di situsmu.
Apa Saja Tuntutan Massa?
- Batalkan total kebijakan PBB-P2 yang dinilai membebani warga; bila perlu, lakukan uji publik dan skema kenaikan bertahap.
- Transparansi anggaran untuk proyek-proyek daerah (misalnya penataan alun-alun, videotron, dan program yang dipersoalkan).
- Tanggung jawab dan evaluasi kinerja pejabat terkait, termasuk tuntutan mundur Bupati Pati sebagai bentuk akuntabilitas politik.
- Pelibatan warga dalam perumusan kebijakan pajak daerah: audiensi terbuka, konsultasi publik, dan mekanisme keberatan yang jelas.
Respons Pemerintah Daerah dan DPRD Pati
Pemerintah daerah menegaskan bahwa kebijakan PBB-P2 sudah dibatalkan/ditinjau ulang dan membuka ruang dialog. Bupati Pati pada intinya menolak mundur, menekankan jalur konstitusional jika ada keberatan.
Di sisi lain, DPRD Pati meningkatkan fungsi pengawasan. Pansus hak angket disiapkan/berjalan untuk memeriksa proses perumusan kebijakan, dampaknya, dan potensi pelanggaran prosedural. Secara hukum, hak angket dapat berujung pada rekomendasi politik serius bila ditemukan pelanggaran, namun prosesnya bertahap dan berbasis bukti.
Dampak Sosial-Ekonomi dan Lalu Lintas
- Aktivitas ekonomi pusat kota sempat tersendat: toko/warung menutup lebih awal, transaksi menurun pada hari aksi.
- Lalu lintas sekitar Alun-alun Pati diberlakukan rekayasa: penutupan ruas, pengalihan arus, dan pembatasan parkir.
- Kepercayaan publik dan stabilitas kebijakan menjadi taruhannya; pemulihan membutuhkan komunikasi yang konsisten dan kebijakan yang berpihak pada kemampuan bayar warga.
Panduan Singkat: Cara Mengajukan Keberatan PBB-P2 (Untuk Warga)
- Cek SPPT & NJOP: pastikan data objek pajak (luas tanah/bangunan, klasifikasi) akurat.
- Kumpulkan bukti: foto bangunan, sertifikat/letter C, hasil penilaian independen (jika ada).
- Datangi loket resmi: BAPPENDA/UPT setempat pada jam layanan; tanyakan formulir keberatan PBB-P2.
- Ajukan tertulis: jelaskan alasan keberatan (ketidaksesuaian data, penilaian berlebih, kondisi ekonomi), lampirkan bukti.
- Monitoring status: catat nomor berkas; minta SLA (batas waktu) jawaban.
- Banding lanjutan: bila belum memuaskan, gunakan jalur keberatan tingkat berikutnya sesuai peraturan daerah.
Tips: Dorong pemerintah menyediakan simulasi PBB dan hotline konsultasi agar warga dapat menghitung beban pajak secara transparan sebelum SK diterbitkan.
Kebijakan Jalan Tengah yang Masuk Akal
- Moratorium sementara penerapan kenaikan sambil menuntaskan pendataan NJOP.
- Skema kenaikan bertahap dengan pagu maksimal per tahun untuk rumah tangga rentan.
- Keringanan terarah (diskon, cicilan, pembebasan terbatas) bagi UMKM dan kelompok rentan.
- Forum dialog reguler: melibatkan perwakilan warga, akademisi, pelaku usaha, dan DPRD guna mencegah miskomunikasi.
- Pelaporan berkala Pansus ke publik untuk memulihkan kepercayaan.
Kritik Kebijakan Terjadinya Demo Bupati Pati
Bagian kritik ini menyoroti akar masalah demo Pati: perancangan PBB-P2 yang regresif, data NJOP bak “kotak hitam”, dan strategi komunikasi yang reaktif. Kombinasi ini melahirkan resistensi warga, memperlemah legitimasi pemerintah daerah, dan menunda solusi substantif yang semestinya dapat mencegah eskalasi di Alun-alun Pati.
1) Desain Kebijakan Pemkab: “Kenaikan kejut” tanpa amdal sosial
- Defisit analisis dampak: Kenaikan PBB-P2 yang signifikan tanpa uji daya bayar (ability-to-pay) dan pemetaan kelompok rentan cenderung regresif untuk rumah tangga berpenghasilan tetap serta UMKM.
- Minim skema transisi: Tanpa kenaikan bertahap, pagu maksimal tahunan, atau diskon sasaran, kebijakan terasa menghukum ketimbang menata.
2) Transparansi Data: NJOP “kotak hitam”
- Metodologi tak terbuka: Publik sulit menelusuri rumus/kelas NJOP, pembanding pasar, dan sumber data.
- Akibatnya: Rasa tidak adil tumbuh karena warga tak bisa memverifikasi apakah beban pajak proporsional.
3) Komunikasi Publik: lambat, defensif, reaktif
- Sosialisasi terlambat dan pesan tidak empatik memicu persepsi “dipaksa”.
- Vacuum informasi diisi rumor, membuat eskalasi makin mungkin.
4) DPRD: pengawasan terlambat
- Fungsi budgeting & kontrol semestinya menyaring gejolak sejak pembahasan APBD/Perda.
- Hak angket bagus untuk akuntabilitas, tetapi sifatnya kuratif, bukan preventif.
5) Manajemen Aksi & Keamanan: eskalasi yang bisa dihindari
- Continuum of force dan de-eskalasi harus diutamakan di ruang padat warga.
- Kerusakan fasilitas/armada tetap tak dapat dibenarkan—merusak legitimasi tuntutan—namun proporsionalitas penanganan aparat juga wajib diaudit terbuka (SOP, kronologi, bukti).
6) Etika Aksi: tuntutan sah, tapi disiplin lapangan lemah
- Koordinator lapangan tampak kurang kuat dalam menjaga barisan, “marshaling”, dan kode etik aksi (anti-provokasi, anti-vandal).
- Tanpa disiplin ini, pesan substantif tenggelam oleh insiden.
7) Manajemen Risiko Pemerintah: tanpa skenario cadangan
- Tidak terlihat adanya rencana kontinjensi (traffic reroute, posko medik, jalur evakuasi, jalur dialog cepat) yang matang sebelum puncak aksi.
- Akibatnya, gangguan sosial-ekonomi kian besar.
8) Politik Simbolik: gestur mengalah vs akuntabilitas nyata
- Pembatalan/peninjauan kebijakan tanpa mekanisme pemulihan kepercayaan (audit, timeline, publikasi data) terlihat kosmetik.
- Publik menunggu penanggung jawab dan perbaikan sistem, bukan sekadar pernyataan.
🔎 Akhir Dari Kritik:
Rakyat diminta sabar, pemerintah diminta sadar.
