Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (ADP), terus menjadi sorotan nasional. Hingga akhir Juli 2025, penyelidikan resmi telah memeriksa 24 saksi dan menyita 20 titik rekaman CCTV, namun publik masih mempertanyakan arah dan transparansi penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
Frasa “kritik kasus kematian diplomat Kemlu” kini ramai di berbagai platform digital, mencerminkan keresahan masyarakat terhadap lambannya penuntasan kasus yang menyangkut integritas lembaga negara.
Lonjakan Kritik dari Publik dan Pegiat HAM
Sejumlah aktivis hak asasi manusia, akademisi, dan warganet menyoroti hal-hal berikut:
1. Ketidakhadiran Bukti Kunci
- Hingga 28 Juli, handphone korban belum ditemukan, yang dinilai sebagai bukti digital vital untuk mengungkap konteks kematian.
- Beberapa pihak mendesak aparat untuk mempercepat proses pelacakan digital, termasuk metadata komunikasi terakhir korban.
2. Minimnya Keterbukaan Hasil Forensik
- Laporan autopsi maupun forensik digital belum dipublikasikan kepada publik secara menyeluruh, meskipun sudah dilakukan gelar perkara internal.
- Hal ini memunculkan spekulasi liar tentang potensi tekanan politik atau upaya meredam informasi.
3. Transparansi Pemeriksaan Saksi
- Pemeriksaan terhadap 24 saksi disebut masih menyisakan pertanyaan, terutama menyangkut kronologi keberadaan korban di lantai 12 Gedung Kemlu sebelum ditemukan meninggal.
- Keterangan yang berubah-ubah membuat kredibilitas penyelidikan dipertanyakan.
Opini Pakar: Apakah Ada Unsur Obstruction?
Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Taufiq Hidayat, menyebut bahwa penyidikan kematian ADP belum menunjukkan indikator strong case. Menurutnya, jika dalam waktu lebih dari dua minggu tidak ada penetapan status, “besar kemungkinan terjadi obstruction of justice atau minimal kelalaian prosedural”.
Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta agar publik bersabar dan menegaskan pentingnya uji forensik dilakukan secara menyeluruh. Namun, narasi ini dinilai tidak cukup menjawab keinginan publik akan kecepatan dan keterbukaan.
Peran Media dan Jejak Digital Warganet
Pemberitaan media seperti CNN Indonesia, Media Indonesia, dan VOI telah membantu menelusuri perkembangan kasus, namun laporan-laporan mereka sering kali bersumber dari keterangan formal yang tidak memuat investigasi mendalam. Di sisi lain, media sosial justru menjadi tempat utama ekspresi kritik.
Kata kunci “kritik kasus kematian diplomat Kemlu” menjadi trending di platform seperti X (Twitter) dan Instagram. Banyak pengguna menyuarakan kekhawatiran akan keamanan ASN muda yang berani bersikap idealis.
Tuntutan Masyarakat Sipil
Organisasi seperti KontraS dan LBH Jakarta telah mengeluarkan pernyataan bersama:
- Mendesak audit independen terhadap investigasi polisi.
- Meminta keterlibatan Komnas HAM dalam penyelidikan.
- Menuntut Kemlu lebih terbuka terhadap internal affairs dan kondisi mental diplomat muda.
Apa yang Bisa Dipelajari dari Kasus Ini?
Kasus ADP menunjukkan pentingnya:
- Standar investigasi yang transparan dan akuntabel.
- Perlindungan terhadap aparat sipil negara yang potensial menjadi whistleblower.
- Kepercayaan publik sebagai modal sosial yang harus dijaga.
Harapan di Tengah Ketidakpastian
Kematian diplomat muda Kemlu seharusnya menjadi pemicu evaluasi menyeluruh, baik di tubuh kementerian maupun kepolisian. Meningkatnya kritik kasus kematian diplomat Kemlu harus dijawab dengan akuntabilitas yang tegas, keterbukaan data, dan keberanian institusi untuk membuka semua kemungkinan.
Publik bukan hanya ingin tahu penyebab kematian Arya Daru Pangayunan, tapi juga ingin memastikan bahwa kebenaran tidak dikaburkan oleh birokrasi dan kepentingan politik.
Kritik kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan (ADP)
1. Transparansi yang Lemah dan Tidak Proaktif
Hingga 28 Juli 2025, publik belum mendapatkan penjelasan utuh soal hasil autopsi, isi rekaman CCTV, dan jejak digital korban. Meskipun Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara, hasilnya tidak diumumkan secara rinci ke media.
2. Lambatnya Pelacakan Bukti Kunci: Handphone Korban
Handphone ADP sebagai salah satu alat bukti digital utama hingga kini belum ditemukan. Padahal, ini penting untuk melacak:
- Riwayat komunikasi terakhir
- Aplikasi pekerjaan dan catatan pribadi
- Lokasi GPS sebelum meninggal
3. Narasi yang Tidak Konsisten Soal Lokasi Kejadian
Pernyataan aparat terus berubah:
- Awalnya dikatakan jatuh dari gedung kantor Kemlu
- Lalu disebutkan naik ke atap lantai 12
- Tidak ada saksi mata langsung, CCTV disebutkan ada tapi tidak juga ditayangkan
4. Minimnya Pendekatan Psikologis dan Humanis
Pihak kepolisian belum memberikan laporan psikologis menyeluruh apakah korban mengalami tekanan kerja, tekanan politik, atau gangguan mental.
5. Potensi Konflik Kepentingan dan Ketiadaan Pengawasan Independen
Sampai artikel ini ditulis, belum ada:
- Keterlibatan Komnas HAM,
- Audit investigasi oleh lembaga independen seperti Ombudsman,
- Pemeriksaan internal Kemlu secara terbuka.
6. Kemlu Terlalu Pasif dan Tidak Komunikatif
Kemlu sebagai lembaga tempat ADP bekerja hampir tidak mengeluarkan pernyataan yang membela korban ataupun mendorong pengungkapan cepat.
7. Keheningan Pemerintah Jadi Bumerang
Hingga akhir Juli, tidak ada pernyataan resmi dari Presiden, Menlu, maupun tokoh politik terkait kasus ini, padahal kematian diplomat negara bukan isu remeh.
Kritik Bukan untuk Menjatuhkan, Tapi Memperbaiki
Kritik atas kasus kematian diplomat Kemlu ini bukan bentuk provokasi, melainkan seruan untuk akuntabilitas. Ketika aparat negara meninggal dalam situasi janggal, kita semua media, masyarakat, dan institusi negara berhak tahu kebenaran utuhnya.
🔎 Akhir dari Kritik:
Jika negara gagal menjelaskan kasus ini dengan gamblang, bukan hanya rasa keadilan yang hilang, tapi juga kepercayaan publik terhadap hukum dan negara itu sendiri.
